Oleh: Destano Anugrahnu
Tulisan ini akan dimulai dengan sebuah pendapat dari almarhum Asmara Nababan yang dituturkan kepada penulis secara lisan oleh seorang kawan lama tokoh gerakan masyarakat sipil tersebut, “Asmara pernah berujar katanya, jumlah orang (baca: kaum aktivis) yang seperti kita itu tidak banyak, jadi sudah seharusnya kita terus saling Asuh, Asah, dan Asih”, entah ini pendapat orisinal dari beliau atau pengalaman yang beliau pungut dalam perjalanan panjangnya didalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Berangkat daripada hal tersebut nampak bisa menjadi batu uji didalam melihat dan merefleksikan progress daripada arah gerakan, keberadaan dan kehadiran organisasi-organisasi masyarakat sipil hari-hari ini. Apakah kemodernisasian zaman dan kecanggihan teknologi pada saat ini dikombinasikan dengan perjalanan panjang dalam pengalaman atas pengadvokasian dan atau pengorganisasian masyarakat sipil telah membuat organisasi-organisasi sipil itu berkonsolidasi secara terpadu atau adanya solidaritas yang tinggi atas sesama pekerja sosial tersebut, atau justru malah mengalami stagnanisasi bahkan kemunduran dari masa ke masa didalam kemampuan organisasi-organisasi sipil tersebut berkonsolidasi.
Kenapa konsolidasi organisasi-organisasi sipil menjadi perhatian penulis, yang mungkin sebenarnya isu terkait hal ini sudah sadari lama dibahas dan didiskusikan banyak pihak, hal ini dikarenakan melihat fenomena hari-hari ini dimana jika kita melihat Survei Charta Politika menyebutkan Tingkat Kepuasan Masyarakat kepada Pemerintah Turun, tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah ada di angka angka 35,7 persen. Jika dilihat dari tren, terjadi penurunan kepuasan kinerja Pemerintah sejak Januari 2022, pada sisi yang lain hasil survei LSI menyebutkan pula dalam hal terkait penegakan hukum ada 33,7 persen masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum Indonesia masih buruk dan sangat buruk. Tren buruk pada rana eksekutif dan penegakan hukum (yudikatif) tersebut nampaknya juga diikuti dengan lembaga legislatif kita, dimana hasil survei yang dilakukan lembaga Fixpoll Research and Strategic Consulting pada 16-27 Juli 2021 berdasarkan kinerja lembaga, MPR, DPR dan DPD mendapat tingkat kepuasan terendah. Responden yang puas dan sangat atas kinerja MPR hanya 14 persen, sedangkan yang tidak puas mencapai 28,4 persen. Sehingga membawa kita pada pertanyaan tentunya jika tiga (3) cabang kekuasaan utama yang diamanahkan guna dapat diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan dan peraturan sekaligus memberikan rasa keadilan tersebut tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama dalam bernegara dan berbangsa sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembukaan konstitusi kita tepatnya pada alinea ke empat (4) yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka siapakah lagi yang mesti mengawal dan terus mempertanyakan keseriusan para penyelenggara negara dan pemegang kekuasaan kita saat ini untuk dapat mewujudkan cita-cita berbangsa tersebut? Dengan adanya pasal 1 ayat 2 UU NRI tahun 1945 yang menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat” di lanjutkan dengan pasal 28 UU NRI tahun 1945 yang menerangkan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan….” memang tidak disebutkan secara langsung peran dan fungsi dari organisasi-organisasi sipil akan tetapi tentunya jika kita interpretasi dan konstruksikan maka disinilah bagian atau titik singgung secara tersurat dari amanat konstitusi atas keberadaan dan peran penting organisasi-organisasi sipil tersebut.
Akan tetapi perihal yang terjadi demikian nampaknya belum dilihat sebagai moment yang berharga bagi segenap organisasi-organisasi sipil untuk bisa terus mengisi setiap kekosongan atas ketidakhadiran lembaga dan penyelenggara negara atas kepentingan berbangsa dan bernegara, justru yang terjadi tidak jarang organisasi-organisasi sipil terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang sama sekali non substansial seperti terkait jenis dari program kerja yang tidak sama, definisi atas subjek--objek yang diperjuangkan, klaim komunitas dampingan, organisasi mana yang seharusnya memimpin dan bahkan tak jarang perihal tidak terlibat aktif dalam konsorsium atau forum perjuangan bersama tertentu pun jadi bahan gunjingan, sungguh bagaimana potret organisasi-organisasi sipil seringkali ternyata bergulat dan berkutat dalam pembuangan energi pada hal yang tidak berarti, memang argumentasi budaya diskusi dan debat memang sulit dipisahkan dalam organisasi-organisasi sipil, karena tentunya ada keyakinan bahwa “solusi terbaik selalu hadir dari diskusi dan debat yang berbobot dan berkualitas”, akan tetapi yang mesti sama-sama mulai dipikir oleh para pegiat sosial yakni, kaum politisi peramu kebijakan yang minim keberpihakan pada masyarakat rentan atau kaum marjinal dan elit dari kekuasaan yang juga seringkali afiliasi dari kaum pemodal tidak pernah mau menunggu sampai solusi dari perdebatan itu berhasil, sehingga pilihan yang tersedia permakluman yang substansial--kalaupun komporomi dianggap kata yang politis digunakan, nampaknya alternatif yang mesti dikemukakan.
Bagian terakhir atas refleksi lewat tulisan ini yakni, adanya covid-19, narasi semuanya demi kepentingan pembangunan, peningkatan investasi guna pendapatan negara meski mengabaikan peraturan perundang-undangan, nampaknya sudah membuat kebingungan ditengah masyarakat yang nyatanya dampak atas perubahan dan atau perbaikan nasib penghidupan rakyat tak juga kunjung konkret dirasakan yang dibuktikan dan termanifestasi dengan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pada tiga elemen kekuasaan sebagaimana data yang diterangkan pada bagian sebelumnya, belum lagi jika kita lihat hari-hari ini dimana adanya tren mulai menjamurnya organisasi-organisasi sipil yang ternyata secara gagasan merupakan bentukan dari elit politik atau kekuasaan untuk meligitimasi setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan kekuasaan yang tentu tujuannya tidaklah lain daripada memecah belah semangat, solidaritas dan kekritisan rakyat, sehingga rentetan peristiwa tersebut semestinya menjadi perenungan kembali bagi organisasi-organisasi sipil, ada bahaya laten yang saat ini sedang terjadi dan memerlukan penanganan segera, yang mesti memerlukan perencanaan strategi dari tingkat akar rumput sampai dengan nasional bahkan internasional, yang juga membawa konsekuensi tidak akan mungkin bisa ditangani secara perorangan atau satu/dua lembaga saja, sehingga saat ini merupakan moment yang tepat bagi semua pihak untuk tidak lagi mengedepankan ego besar atau kecilnya lembaganya, atau siapa yang senior dan junior, strategi lembaga mana yang paling benar, melainkan siapa dapat berbuat apa dalam konteks dan isu yang mana sehingga membawa pada sebuah solusi bersama dan tujuan bersama, tanpa hal demikian maka organisasi-organisasi sipil akan terus terjebak dalam perjuangan yang nampak banyak berbuat tapi sesungguhnya minim berdampak, atau istilah penulis “seruduk babi” dalam ruang hampa.