PECAH KONGSI PANTAS DICURIGAI

Oleh : Destano Anugrahnu, S.H

            2018 kembali akan digelar pemilukada serentah beberapa wilayah di Indonesia, masyarakat kita akan kembali diberi harapan pemimpin yang memperjuangkan hak, kepentingan maupun aspirasi mereka, kampanye terselubung pun mulai berseliweran oleh para relawan maupun simpatisan mulai memunculkan tokoh-tokoh yang mereka andalkan sekaligus dapat mewakili kepentingan pribadi khususnya guna bertarung pada kontestasi demokrasi yang akan datang.

            Bagi Petahana/incumben maupun kandidat baru tentu mulai hari ini strategi kemenangan harus sudah mulai di godok dan disusun, konsultan politik pun menuju akhir tahun ini tentu bakal mendapat bonus THR (tunjangan akhir tahun) lebih awal dari para bakal calon yang memiliki modal guna memperkuat analisis strategi kemenangan, tempat pemesanan spanduk dan baliho juga mulai ramai pesanan oleh mereka yang memang ingin bertarung serius untuk mendapatkan tampuk pimpinan.

            Dalam Pemilukada 2018 secara khusus penulis fokus mengamati tidak sedikit pula Petahana/incumbent yang tidak lagi maju dalam satu pasang atau sering disebut pecah kongsi, namun mengherankan keduanya seringkali tetap berselera untuk maju mencalonkan diri berharap dipilih rakyat untuk berkuasa kembali, hal ini patut kita telusuri selaku masyarakat pada tingkat akar rumput yang tidak membawa kepentingan pihak manapun, kenapa sampai terjadi hal seperti ini. Dan yang amat mengherankan pula saat dikonfirmasi perihal hal ini seringkali keduanya saling lempar kesalahan, kurang koordinasi, tidak sepemahaman visi dan misi, pengambilan keputusan yang otoriter, dan masih banyak lainnya alibi mereka.

            Namun dibalik itu semua penulis memiliki kecurigaan mengacu pengalaman masyarakat kelas bawah jangan-jangan pecahnya kongsi karena tidak akur dan merata pembagian pekerjaan diladang yang basah, atau jatah jabatan titipan yang tidak proporsional, atau tidak sesuai kesepakatan biaya modal kampanye sekaligus serangan fajarnya dan masih banyak atau-atau yang lain yang bisa dan sangat wajar masyarakat curigai, karena jika pada nyatanya pecahnya kongsi karena pertentangan kepentingan pribadi dan kelompok berarti kepala daerah yang demikian tidak pantas diberi kesempatan dan kepercayaan kembali, karena idealnya pemimpin yang pantas diberi amanat adalah mereka yang berani membuat kegaduhan dan menolak bernegosiasi dengan para perampok hak-hak rakyatnya. Sekian dan Terimakasih.

*Pemuda asal Barito Timur, Kalimantan Tengah