BUAH SIMALAKAMA PERKEBUNAN SAWIT

Oleh : Destano Anugrahnu

         

Kurang lebih sepekan yang lalu ada pemberitaan yang  cukup mengejutkan diberbagai media  bagi masyarakat umum dan  para pemerhati lingkungan, tepatnya pada sabtu 17 november 2018 enam orang aktivis dari lembaga Greenpeace melakukan aksi protesnya di atas kapal pengangkut minyak sawit atau yang lebih dikenal CPO milik sebuah raksasa perkebunan kelapa sawit asal Indonesia yakni Wilmar Group. Sontak kegiatan ini menuai berbagai reaksi dari berbagai pihak,  Protes keras pertama dilayangkan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), melewati Direktur Eksekutifnya Mukti Sardjono bahkan mengatakan Greenpeace telah mengusik kedaulatan kita sebagai bangsa, kritik senada juga disampaikan Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan yang  meminta greenpeace bisa menyampaikan aksi dan kritikan kepada industri sawit Indonesia dengan lebih beradab.

          Sebenarnya jika kita menarik benang merah dari aksi ini merupakan buntut atau klimax dari mulai fustasinya perjuangan kaum pemerhati lingkungan guna tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di republik kita tercinta kita ini, ada banyak retorika yang seakan tak ada yang keliru baik dari yang pro maupun kontra dengan keberadaan aktivitas perkebunan minyak sawit ini. Bagi yang pro dan kepentingannya bergantung di ladang-ladang perkebunan tersebut seperti salah satunya GAPKI menyatakan ada nasib 17 juta orang  (pekerja & petani) yang hari ini bergantung di perkebunan sawit, dan ditambah lagi konon minyak sawit merupakan tulang punggung dari pendapatan Negara ini, sungguh potret bagaimana sawit telah menggurita di bumi pertiwi.

          Dibalik begitu tergantungnya republik ini dengan minyak sawit entah diakui dan disadari atau tidak perkebunan kelapa sawit adalah penyedia berbagai sumber konflik yang besar hari ini, mulai dari kerusakan lingkungan yang mengabaikan prinsip berkelanjutan, konflik perampasan hak-hak tanah masyarakat sekitar ekspansi perkebunan, deforestasi gila-gilaan yang lebih buruk dari zaman HPH/HTI,  dan perselingkuhan pejabat Negara dengan kaum investor perkebunan ini, meski secara regulasi telah banyak pengaturan agar adanya perhatian serius pihak investor perkebunan dan pengawasan serius dari pemangku kebijakan namun kedikdayaan kaum pemodal ladang minyak sawit tak mampu membuat para pemangku kebijakan berani menyampaikan setiap pelanggaran dan kesalahan kebun minyak ini secara objektif, dan bahkan membuat regulasi tersebut tidaklah  lebih dari macan kertas republik ini.

              Lagi untuk kesekian kalinya penulis melihat ada potensi tersandranya Negara oleh pemodal perkebunan sawit ini kedepan jika hari ini ada 17 juta orang besok atau lusa bisa milyaran orang anak bangsa yang menjadi tameng para kaum elit & kapitalis ini untuk mengintervensi kebijakan Negara yang hendak menertibkan kegiatan usaha mereka, penulis tidak pula ingin berkesimpulan apakah ketersedian lapangan kerja dan pemasukan dari aktivitas perkebunan tersebut bisa dikatakan prestasi yang berhasil di suguhkan Negara atau melihat banyaknya masalah yang juga diproduksi dari perkebunan ini justru merupakan sebuah tragedi memilukan disepanjang sejarah kehidupan umat manusia yang hanya bisa disaksikan bersama-sama, dan melihat dari sisi lain penulis mengamati hanya segelintir orang yang mendapat perlakuan manusiawi sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit ini justru mayoritas yang terpampang adalah semacam kolonialisme baru tenaga kerja oleh sesama anak bangsa, sungguh amat memilukan jika fakta ini serupa sebuah adagium Homo Homonis Lupus : Manusia Adalah serigala bagi sesama kaumnya. Sekian & Terimakasih.

*Penulis adalah Pemuda Dayak Maanyan Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah