KOALISI GEMUK ANCAM DEMOKRASI

Oleh : Destano Anugrahnu

Orkestra politik Indonesia dibeberapa minggu terakhir cukup membingungkan sekaligus menarik untuk disimak bagi kaum elit, pengamat politik, pengamat diwarung kopi & kaum awam lainnya di NKRI, dimulai dari manuver partai koalisi  untuk mengunci rapat tampuk kursi pimpinan pada tingkat legislatif sehingga menyisakan remah-remahnya saja bagi kaum oposisi, terjungkalnya beberapa Menteri yang “nyentrik” dari kursinya sebagai petahana dengan berbagai dugaan mulai dari tidak mampu memuaskan Presiden secara kinerja atau bahkan karena pergesekan bersama elit lain didalam lingkar kekuasaan ekskutif, sampai pada terakomodasinya rival terkuat penguasa pada perebutan tampuk pimpinan eksekutif  periode 2019-2024 kedalam kabinet pemerintah jilid II  ini, sehingga melahirkan berbagai spekulasi dan dugaan, apakah benar pengakomodasian tersebut didasari untuk menjaga dan menjahit keutuhan dan persatuan berbangsa & bernegara pasca pesta demokrasi yang sama-sama kita ketahui telah membelah bangsa ini dalam dua buah kubu pendukung, atau pembagian gula-gula kekuasaan tersebut hanyalah bagian dari sebuah tahapan yang harus dipertontonkan dalam pementasan drama perpolitikan yang tujuannya hanya untuk orientasi kekuasaan? emosi dan loyalitas pendukung pada tingkat akar rumput saling diadu secara radikal hanyalah bumbu untuk saling menunjukan kemampuan memobilisasi massa melewati pembingkaian sebuah opini dengan retorika-retorika pembenarannya, jikalah demikian sungguh sangat memilukan dan memalukan panggug demokrasi kita, tidaklah lebih dari panggung dagelan yang tidak mengandung nilai-nilai edukasi dalam perjalanan kita berbangsa dan bernegara.

            Kedua, dibeberapa hari terakhir pada ring II kekuasaan eksekutif presiden tepatnya pada kursi wakil Menteri terakomodasilah pula nampaknya sebagai jatah perwakilan dari beberapa partai koalisi yang gagal melaju melintas ambang batas ketentuan pada undang-undang pemilu, serta mengakomodasi perwakilan tokoh masyarakat dari Kalimantan dan Papua, jika penunjukan tersebut linier dengan kapasistas dan integritas figurnya tentu bukanlah masalah namun akan tetapi jika pengakomodasian tersebut dengan tujuan utama agar meredam riak-riak protes karena telah berkeringat dan berdarah dalam mengantar presiden ke kursi RI 1 tentu akan menjadi potret kemunduran dari kualitas demokrasi itu sendiri, dan jika hal tersebut juga digunakan untuk menjinakkan atau meredam kekritisan masyarakat Kalimantan & papua dimasa yang akan datang dalam menyuarakan ketimpangan kehadiran Negara bagi mereka maka sungguh Presiden talah melecehkan & meninabobokan kebodohan masyarakat khususnya masyarakat Adat di dua wilayah penyumbang penghasilan terbesar Negara ini.    

            Terakhir, di rana eksekutif penentuan Menteri & wakilnya kita harus hargai adalah hak prerogatif pak Presiden yang terhormat dan kita patut beri mereka kesempatan untuk bekerja, akan tetapi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi penulis ingin mengingatkan kita semua sekali lagi kita wajib tetap kritis dan curiga dengan gemuknnya koalisi pada periode kedua pemerintahan Jokowi ini, karena tentu banyak kepentingan yang harus dipenuhi dan diakomodasi beliau, jangan sampai terlalu sibuk membagi jatah lezatnya kue-kue kekuasaan mereka lupa menunaikan tugas utama amanah kenapa mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan tersebut, masyarakat sipil harus bersatu mengawasi kekuasaan 5 tahun kedepan ini, karena tidak ada satu pun pemimpin yang lahir dari proses politik wajib kita nabikan sehingga tidak ada keharaman dalam mencurigai dan menguji setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil, saat elit-elit politik sudah mengalami perkawinan kepentingan yang terindikasi sangat obesitas ini maka tidak ada upaya lain selain masyarakat sipil dalam gerakan massanya juga harus solid dalam mengawas arah berbangsa dan bernegara ,agar tidak keluar dari cita-cita kita sesuai idiologi & konstitusi yang telah kita sepakati sejak dahulu kala, karena jika kita serahkan proses pengawasan kepada mereka ini bisa menjadi jalan gelap dan preseden buruk dalam perjalanan demokrasi Indonesia.  Sekian & terimakasih.

*Penulis adalah Pegiat Sosial Yayasan Borneo Institute Kalimantan Tengah.

KEGAMANGAN UNDANG-UNDANG ITE

OLeh : Destano Anugrahnu

            Memang selalu menarik jika mendiskusikan terkait Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektonik (ITE), seperti yang kita ketahui bersama baru-baru ini setelah Buni Yani muara dari kasus penistaan agama sang Gubernur kontroversial, Basuki Tjahja Purnama, kini yang terbaru menyusul kembali musisi kondang yang terjun ke dunia politik yakni Ahmad Dani pimpinan management group music tersohor republik ini “Republik Cinta” yang menjadi sasaran penegakan hukum dari regulasi ini.

            Banyak pro dan kontra atas regulasi ini, bagi yang pro tentu berargumen memang sudah sepantasnya demikianlah hukum menunjukan tajinya sebagai panglima di Negara yang menyepakati bahwa dirinya adalah Negara hukum, kepastian merupakan sebuah nilai utama dari fungsi hukum itu sendiri, akan tetapi bagi mereka yang kontra khususnya oposisi penguasa UU ITE seakan  menjadi palu gada pemukul lawan politik penguasa khususnya yang garis keras dalam mengkritisi pemerintah.

            Penulis mencoba berdiri secara objektif dalam melihat Undang-Undang ITE ini, pertama ini adalah regulasi yang konstitusional yang di tetapkan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang di dalamnya tentu juga ada barisan oposisi, lantas kenapa baru sekarang ini dikatakan pasal karet?apakah regulasi ini hanya proyek ladang basah refresentator rakyat Indonesia? ataukah ini jalan yang sudah dibangun dan disiapkan mereka untuk membuat kegaduhan Negeri, hingga kesannya sudah bekerja tapi hasilnya nol besar. Namun akan tetapi pula penulis rasa penguasa harus berani berlaku objektif dalam memaknai regulasi ini, jangan sampai menyeret aparat penegak hukum untuk di pinjam tangannya sebagai alat palu gada pemukul lawan politiknya dan pengatup kekritisan rakyat di era reformasi dan keterbukaan demokrasi ini. Terakhir penulis hanya menitip kekhawatiran jangan sampai regulasi ini menjadi regulasi yang memundurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia, jangan sampai regulasi ini menjembatani kembalinya lahir penguasa yang otoriter & diktator, dan jika gejala demikian sadari sekarang sudah terindikasi maka tidak ada lain langkah yang harus diperjuangkan  revisi sesegera mungkin regulasi jembatan kaum otoriter ini.

*Penulis adalah Pemuda Dayak Maanyan Barito Timur Kalimantan Tengah   

BUAH SIMALAKAMA PERKEBUNAN SAWIT

Oleh : Destano Anugrahnu

         

Kurang lebih sepekan yang lalu ada pemberitaan yang  cukup mengejutkan diberbagai media  bagi masyarakat umum dan  para pemerhati lingkungan, tepatnya pada sabtu 17 november 2018 enam orang aktivis dari lembaga Greenpeace melakukan aksi protesnya di atas kapal pengangkut minyak sawit atau yang lebih dikenal CPO milik sebuah raksasa perkebunan kelapa sawit asal Indonesia yakni Wilmar Group. Sontak kegiatan ini menuai berbagai reaksi dari berbagai pihak,  Protes keras pertama dilayangkan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), melewati Direktur Eksekutifnya Mukti Sardjono bahkan mengatakan Greenpeace telah mengusik kedaulatan kita sebagai bangsa, kritik senada juga disampaikan Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan yang  meminta greenpeace bisa menyampaikan aksi dan kritikan kepada industri sawit Indonesia dengan lebih beradab.

          Sebenarnya jika kita menarik benang merah dari aksi ini merupakan buntut atau klimax dari mulai fustasinya perjuangan kaum pemerhati lingkungan guna tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di republik kita tercinta kita ini, ada banyak retorika yang seakan tak ada yang keliru baik dari yang pro maupun kontra dengan keberadaan aktivitas perkebunan minyak sawit ini. Bagi yang pro dan kepentingannya bergantung di ladang-ladang perkebunan tersebut seperti salah satunya GAPKI menyatakan ada nasib 17 juta orang  (pekerja & petani) yang hari ini bergantung di perkebunan sawit, dan ditambah lagi konon minyak sawit merupakan tulang punggung dari pendapatan Negara ini, sungguh potret bagaimana sawit telah menggurita di bumi pertiwi.

          Dibalik begitu tergantungnya republik ini dengan minyak sawit entah diakui dan disadari atau tidak perkebunan kelapa sawit adalah penyedia berbagai sumber konflik yang besar hari ini, mulai dari kerusakan lingkungan yang mengabaikan prinsip berkelanjutan, konflik perampasan hak-hak tanah masyarakat sekitar ekspansi perkebunan, deforestasi gila-gilaan yang lebih buruk dari zaman HPH/HTI,  dan perselingkuhan pejabat Negara dengan kaum investor perkebunan ini, meski secara regulasi telah banyak pengaturan agar adanya perhatian serius pihak investor perkebunan dan pengawasan serius dari pemangku kebijakan namun kedikdayaan kaum pemodal ladang minyak sawit tak mampu membuat para pemangku kebijakan berani menyampaikan setiap pelanggaran dan kesalahan kebun minyak ini secara objektif, dan bahkan membuat regulasi tersebut tidaklah  lebih dari macan kertas republik ini.

              Lagi untuk kesekian kalinya penulis melihat ada potensi tersandranya Negara oleh pemodal perkebunan sawit ini kedepan jika hari ini ada 17 juta orang besok atau lusa bisa milyaran orang anak bangsa yang menjadi tameng para kaum elit & kapitalis ini untuk mengintervensi kebijakan Negara yang hendak menertibkan kegiatan usaha mereka, penulis tidak pula ingin berkesimpulan apakah ketersedian lapangan kerja dan pemasukan dari aktivitas perkebunan tersebut bisa dikatakan prestasi yang berhasil di suguhkan Negara atau melihat banyaknya masalah yang juga diproduksi dari perkebunan ini justru merupakan sebuah tragedi memilukan disepanjang sejarah kehidupan umat manusia yang hanya bisa disaksikan bersama-sama, dan melihat dari sisi lain penulis mengamati hanya segelintir orang yang mendapat perlakuan manusiawi sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit ini justru mayoritas yang terpampang adalah semacam kolonialisme baru tenaga kerja oleh sesama anak bangsa, sungguh amat memilukan jika fakta ini serupa sebuah adagium Homo Homonis Lupus : Manusia Adalah serigala bagi sesama kaumnya. Sekian & Terimakasih.

*Penulis adalah Pemuda Dayak Maanyan Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah

BANGUN DARI ILUSI

Oleh : Destano Anugrahnu

            Untuk kedua kalinya saya merasa tersanjung saat membuka dan membaca media cetak Radar Sampit edisi 25/11/2018, dimana tulisan seorang pemuda Dayak kampungan pelosok tanah Borneo ini di tanggapi dengan komentar dalam sebuah artikel tulisan oleh seorang yang sangat berpengetahuan (atau bahkan dikatakan maha tahu) berbagai disiplin ilmu pengetahuan & kehidupan ini nampaknya Yth bapak H. Joni, S.H., M.H., M.P.

            “Kolaborasi bukan genosida” itu tulisan yang beliau muat sebagai bentuk tanggapan hangat atas tulisan yang saya kirim pada pekan sebelumnya, secara harafiah memang penulis juga menyadari kata ini suatu perandaian yang sangat mengerikan dan harapan penulis jangan sampai orang secerdas bapak mengajak penulis terjebak dalam debat kusir makna harafiah dari sebuah kata, karena andai bapak sesekali mau berpikir tidak hanya idealnya atau baiknya penulis yakin beliau akan bersedia bersepakat dengan judul tersebut melihat fakta empiris yang terjadi dilapangan, itu adalah bentuk klimaks dari rasa frustasi sebagian besar orang Dayak di desa yang merasa kesan Negara hadir bagi rakyatnya tidaklah lebih dari retorika semu belaka, berangkat dari keluhan tersebutlah penulis berupaya mengejewantahkannya semoga saja orang-orang yang berkapasitas (pemangku kebijakan) dan cerdas sekaligus hidup dan mempertahankan hidupnya dengan mencari rejeki di Tanah Dayak yang kita cintai layaknya beliau ini boleh terbangun dari ilusinya selama ini, sehingga penderitaan suku bangsa Dayak selama ini bisa dicarikan bersama alternatif menjawab dan memecahkannya, bukan justru pasang badan seakan Negara ini begitu sempurna berbuat serta haram untuk mendapatkan kritikan sang pemegang kedaulatan, semoga saja bapak tidak lupa ada istilah Vox Populi Vox Dei (suara rakyat suara Tuhan).

            Hendak penulis ungkapkan suatu fakta yang mungkin mengejutkan namun khawatir kaum serupa beliau ini tetap lebih nyaman berilusi dalam keyakinan yang sudah sejak lama mengalami kekeliruan menafsir suatu fakta dan peristiwa, namun sebagai kawan berpikir kaum termarjinal di setiap pelosok tanah Dayak ini penulis pikir kebenaran fakta yang saat ini terjadi adalah sebagian amanat yang juga dititipkan oleh sebagian besar orang Dayak guna boleh disampaikan disetiap ruang-ruang publik (khususnya dalam hal ini media cetak) agar semoga saja ada mahkluk-mahkluk tertegun dan berempati atas kealpaan Negara selama ini.

            Larangan membuka lahan dengan metode membakar dalam konteks untuk berladang saat ini bukan saja inkonstitusional sebagaimana yang penulis sampaikan pada edisi sebelumnya, akan tetapi ada kerusakan tatanan kehidupan di tanah Dayak, kerusakan apa yang penulis maksud? atau ini hanya kata-kata berlebihan kaum muda yang berkepentingan?, penulis akan mencoba menguraikan fakta ini, pertama larangan tersebut mengancam keberlangsungan kehidupan kaum petani di tanah Dayak (makanya sekelas Yth pak H. Joni) tidak terlalu memusingkan perihal ini karena beliau bukan pihak terdampak langsung kebijakan ini, kedua ada ciri khas yang tidak bisa terlepas dari saat proses sampai pelaksanaan kegiatan berladang di tanah Dayak yakni (handep hapakat; bahasa Dayak Ngaju) dalam bahasa Indonesia artinya adalah gotong royong, yang artinya pula jauh sebelum kepemimpinan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri menggunakan istilah Gotong Royong dalam kabinetnya, di tanah Dayak kami sudah melaksanakannya, makanya penulis selalu menyebutkan mengajarkan gotong royong bagi masyarakat tanah Dayak adalah serupa dengan mengajarkan ikan berenang di sungai (lucu bukan), inilah nilai yang ikut terampas bahkan terkikis dengan larangan tersebut bukankah begitu dirugikannya orang-orang Dayak hari ini?, ketiga semakin meningkatnya aktivitas penjualan lahan oleh masyarakat di tanah Dayak juga merupakan hulu dari frustasinya atas larangan tersebut, karena di setiap aktivitas masyarakat Dayak membuka lahan baik untuk berladang, berkebun, menanam sayur mayur dan buah-buahan membuka lahan dengan dibakar adalah langkah awal yang kami yakini mejaga kesuburan tanah dan keberlanjutanya , sehingga tidak perlu penggunaan pupuk-pupuk kimia dan lain yang merusak kesuburan tanah dan lahan, namun itikad baik kearifan lokal tanah Dayak tersebut pun diabaikan Negara bukankah mengerikan? terakhir penulis mengakui memiliki kepentingan sebagai seorang muda Dayak yang melihat langsung dan hidup bersama dalam penderitaan tersebut untuk menyuarakan & membangunkan kewarasan dan keadilan Negara yang sekian lama ini sangat mengecewakan,  karena tidak mungkin kita keluar dari penderitaan ini jika orang Dayak sendiri hanya meratapi dan berpasrah diri apalagi  kaum sekaliber bapak ini, karena kami yang dipelosok mengimani jika Tuhan baru akan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri.

Catatan penutup

Sebagai sebuah tulisan penutup ijinkan penulis mengingatkan Yth bapak H. Joni, S.H., M.H., M.P. untuk sekedar mengingat atau bahkan merefleksi selama ini yakni sebuah catatan kecil dari penulis, penyair kaum rakyat kecil dan cukup dikenal yakni Chairil Anwar “Lebih baik tidak menulis apabila harus memperkosa keadilan dan kebenaran” . Sekian & terimakasih

CATATAN KELAM PERJALANAN BAIQ NURIL (POTRET SURAM HUKUM INDONESIA)

Oleh : Destano Anugrahnu

Pada 26 September 2018 semua pemerhati hukum khususnya mereka yang mencurahkan perhatian kepada kaum kelas dua atau sering kita sebut kaum termarjinal republik ini kehabisan kata seraya menundukan kepala betapa kewarasan keadilan kita di injak-injak, dimana saat Mahkamah Agung melewati Petikan Putusan Kasasi dengan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana, beliau dihukum enam bulan penjara dan dipidana denda senilai Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Kasus ini bermula saat mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berinisiatif merekam perbincangannya dengan M (inisial kepala sekolah yang melaporkannya), hal tersebut bukan tidak beralasan Rentetan kasus pelecehan itu dimulai pada medio 2012. Saat itu, Baiq masih berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram. Satu ketika dia ditelepon oleh M. Perbincangan antara M dan Baiq berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar 5 menitnya yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq. Terlebih M menelepon Baiq lebih dari sekali. Baiq pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M melalui verbal. Tak hanya itu, orang-orang di sekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan M, oleh kronologi sederhana tersebutlah beliau berinisiatif ingin membuktikan bahwa dirinya justru sebagai korban, akan tetapi di sebuah ketika ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Beliau, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebarkan oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Sampai bergulirnya kasus ini di Pengadilan Negeri Mataram hukum masih berdiri sebagai panglima, hal itu dilihat dari diputusnya Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota, jaksa penuntut umum pun nampaknya tidak puas dengan putusan tersebut (mungkin merasa kedikdayaanya di tantang) sehingga memilih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan upaya keras jaksa penuntut umum ini untuk mempidanakan seorang wanita malang ini menuai hasil dengan  diputuskannya beliau bersalah melakukan tindak pidana, disisi lain disangkakannya Baiq dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal sebagaimana kronologi diatas rekaman tersebut disebarkan oleh Imam rekan kerja Baiq tadi, bukankan akal sehat dan logika hukum  kita dijungkir balikkan. Hari ini seperti yang kita ketahui banyak pihak menaruh empati kepada beliau dan bersedia pasang badan (mungkin pula karena kasus ini sudah viral), memang ada upaya hukum yang masih tersedia yakni Peninjauan Kembali(PK) atas kasus ini meski mungkin pengacaranya harus berupaya keras menemukan Novum (bukti baru) atas perkara ini. Dan ada pula tuntutan dari berbagai pihak agar Presiden kita menggunakan hak istimewanya untuk memberikan Grasi atas kasus ini, dan jika ini terjadi berarti hukum semakin dijungkir balikkan karena sesungguhnya grasi hanya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, penjara paling rendah dua tahun (mengacu Pasal 2 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi), jika ini terjadi adagium hukum adalah produk politik dan bisa ditafsirkan sesuka dan sesuai keperluan penguasa dan koleganya pun terbukti, semoga kewarasan logika hukum Presiden kita masih sehat, tidak memanfaat moment ini sebagai media pencitraan yang menguntungkannya sebagai petahana calon Presiden 2019. Hukum pada dasarnya memiliki tujuan mewujudkan Kepastian, keadilan dan kemanfaatan, jika pada akhirnya nanti baiq Nuril tidak bisa lepas dari jerat hukum ini akan menambah catatan buruknya integritas aparat penegak hukum kita, menambah catatan betapa kaum perempuan adalah objek atau kaum yang rentan mengalami kriminalisasi & diskriminasi hukum, dan disisi yang lain jika Presiden Republik Indonesia menggunakan grasi untuk menyelesaikan masalah ini sama artinya hukum juga akan mendapatkan pelecehan dari kekuasan dan kepentingan politik, karena jaminan kepastian itu tidak bisa lagi dihadirkan di Negara yang selalu menyatakan bahwa dirinya adalah Negara hukum ini. Penulis tetap berkeyakinan Hukum akan tampil sebagai panglima dari kasus ini, dia akan tampil menghakimi yang mana yang benar dan yang mana yang salah, karena jika tidak preseden buruk akan mengintai republik ini, akan semakin banyak ketidakpercayaan rakyat kepada hukum. *Penulis adalah Legal Staf Borneo Institute Kalimantan Tengah