DESA ADAT: AKHIR CERITA KEKALAHAN DAYAK

 

Oleh : Destano Anugrahnu

 

Tentunya bukan sebuah hal yang baru dimana perkara mengenai desa merupakan kisah dan cerita dari sekumpulan persekutuan sosial yang kalah dan termarjinal. Desa identik dengan citra kaum yang terpinggirkan dan terabaikan, melekat dengan citra miskin, pinggiran, keterbelakangan dan kebodohan. Kata Ulew (Uluh lewu) dalam Bahasa Dayak Ngaju yang berasal dari kata “orang desa” sering digunakan sebagai ejekan dan olokan atas kondisi tersebut. Cara pandang ini sudah menjadi lumrah dan menjadi kesadaran banyak orang. Itulah sebabnya, selama ini desa di jadikan sebagai obyek atas proyek-proyek pembangunan. Tujuannya hanya satu, menghilangkan stigma desa. Apakah proyek pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan orang desa? Itu urusan lain. Kebutuhan itu yang menentukan sang subyek, yaitu orang-orang kota yang dianggap berperadaban lebih tinggi. Orang-orang desa yang berperadaban rendah cukup menjadi obyek. Enak tidaknya kue pembangunan, lidah orang kota yang jadi ukuran. Lidah orang desa harus disesuaikan dengan selera lidah orang kota. Dalam waktu sekian lama, cara pandang demikian menghujam kuat di benak para teknokrat yang merancang pembangunan di negeri ini termasuk pula yang terjadi dengan desa-desa yang ada di tanah Dayak. Desa tidak lebih sebagai pelayanan administratif yang perannya untuk mengotrol warga negara, tujuan utama maksud tersebut tidaklah lain dari mereka yang mengingini adanya ketidak berdayaan dari masyarakat desa, karena keberdayaan masyarakat desa hanya akan menyulitkan untuk dikontrol.

Oleh demikian kelahiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya bagi orang Dayak seharusnya bisa dimaknai lebih dari hanya tentang dana desa, melainkan terbukannya kran peluang kebangkitan bagi posisi tawar masyarakat adat yang per hari ini menjadikan desa sebagai basis pertahanan terakhirnya. Pendapat penulis kemukakan tersebut diperkuat dengan dasar yang diterangkan Mr. CCJ Maasen & APG Hens dimana apa yang dinamakan hak ulayat adalah hak desa menurut adat dan kemauan untuk menguasasi tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada masyarakat desa. Ini juga dipertegas dengan pendapat Ter Haar yang mengatakan hak ulayat menurut pandangan bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara penduduk desa dengan tanahnya, tempat mereka berdiam (bertempat tinggal), tanah yang menghasilkan makanan kepada mereka, tanah tempat mereka nanti dikuburkan jika sudah meninggal dunia. 

Sejatinya persekutuan sosial masyarakat adat yang setelah sekian lama di hancurkan dengan berbagai aturan penyeragaman oleh Negara dengan berbagai produk hukum kehilangan daya idetifikasi atas dirinya itu sendiri yang secara sederhana sebenarnya tergambarkan didalam sebuah desa itu sendiri. Jika kita interpretasikan dan kontruksikan bukankah sebenarnya desa adalah ‘negara kecil’ atau apa yang Ter Haar maksudkan dengan Dorps republic, karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat prasyarat yang digunakan sebagai indicator kelayakan menjadi sebuah Negara: seperti Wilayah, Warga, aturan atau hukum, dan sistem organisasi pemerintahan. Karena itu, status badan hukum desa tidak perlu dilihat dari kacamata politik yang dapat mengundang kecurigaan politik, misalnya di Amerika Serikat sebagai salah satu Negara yang dapat dijadikan kaca pembanding dimana desa adat pertama yang tercatat dalam sejarah bangsa Amerika Serikat yang menyusun dan mengesahkan konstitusi tertulisnya sendiri adalah konstitusi desa Cherokee pada tahun 1827, memang pada awalnya Pemerintah Federal menolak mengesahkan konstitusi Cherokee sebagai konstitusi desa adat yang resmi seperti sekarang namun melihat ada banyak permasalahan yang bisa diatasi dan peluang kesejahteraan yang ditawarkan dengan pengesahan tersebut sehingga legitimasi konstitusi itu akhirnya disetujui, demikian pula desa-desa adat suku Indian lainnya juga diterima dan disahkan oleh pemerintah federal  sebagaimana mestinya. Sampai saat ini tercatat 230 desa adat di Amerika Serikat yang memiliki konstitusi tertulis yang secara resmi disahkan oleh pemerintah federal tanpa ada permasalahan hukum & politik apa-apa lagi. 

Berangkat dari hal demikian maka sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat adat khususnya bagi masyarakat adat Dayak bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan terbentuknya desa adat, inilah momentum bagi semua pihak untuk mengakhiri ketegangan yang nyaris abadi antara Negara dan masyarakat adat, dan alternative perjuangan desa adat ini juga tentunya adalah perjuangan yang konstitusional karena di atur dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, terus membangun agitasi kepada komunitas adat yang ada di tanah Dayak juga tentu bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana, akan lebih arif penulis rasa jika kita manfaatkan semua peluang dan celah yang ada dari produk hukum negara ini meski kita tahu ini hanyalah residu dari permufakatan dan kesepakatan kepentingan para elit namun bukankah hanya mereka yang bisa menemui peluang dalam permasalahan yang bisa memenangkan pertempuran.

Terakhir, desa adat yang sedang diperjuangkan di Tanah Dayak hari ini tentu bukanlah imajinasi yang mengawang-ngawang melainkan ruang atau kamar kecil yang bisa kita rebut sebagai peluang, dan tentu pula desa adat yang akan kita wujudkan di tanah Dayak saat ini adalah desa adat berdasarkan kekayaan pengetahuan asal usul persekutuan sosial masyarakat Dayak dengan fondasi kearifan dan kebijaksanaan masyarakat adat suku Dayak, tidak sama persis dengan yang ada didaerah dan wilayah lain seperti misalnya Bali, Sumatera Barat, Papua atau manapun, karena tentunya tidak mungkin pengetahuan, hak asal usul, kepentingan dan masalah yang tengah dihadapi dari semua masyarakat adat itu sama persis, penyeragaman baju masyarakat adat tentunya hanya akan membidani sebuah permasalahan sosial baru lagi. Sudah waktunya para kaum cerdik pandai, intelektual, pemegang amanat masyarakat atau pemimpin Dayak dan masyarakat Dayak itu sendiri bersama semua pihak untuk bersatu padu dalam gelombang perjuangan ini, tidak ada waktu lagi kita hanya marah dan mencacimaki saat ada penghinaan dan pembodohan atas masyarakat Dayak tapi terus konsisten berdiam dalam menemukan jalan keluarnya, tidak akan ada kebaruan nasib masyarakat adat Dayak jika kita hanya masih tersinggung kala ada penghinaan secara verbal dan agresi secara fisik, jangan sampai kita yang ada pada generasi saat ini adalah genarasi Dayak yang kadang-kadang Dayak saja, yang dimana ada kepentingan dan keuntungan bagi kita dan kolega baru marah dan bergerak tapi di beberapa hal lainnya kitalah justru actor intelektual dari kekonsistenan keterjajahan suku bangsa Dayak itu sendiri. Sekian & terimakasih.

*Penulis adalah Pegiat Sosial Masyarakat Adat & Desa di Kalimantan Tengah (dan juga mahasiswa PMIH Universitas Lambung Mangkurat) 

 

 

PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT: AKHIRI KETEGANGAN YANG NYARIS ABADI

 Oleh : Destano Anugrahnu

 

Jika kita berbicara terkait konflik yang terus terjadi antara masyarakat adat dan negara nampak seperti jalan panjang yang tak berujung, mengutip seperti yang dijelaskan dalam teori domino atau lebih akrabnya dengan istilah teori efek domino yang sering didengungkan pada tahun 1950-an sampai 1980-an ini digunakan oleh Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower semasa perang dingin yang jika diterjemahkan kurang lebih berarti “Mengikuti prinsip domino jatuh, anda punya satu baris domino. Jatuhkan domino pertama dan yang akan terjadi sampai domino terakhir adalah rangkaian peristiwa yang berlangsung sangat cepat”, hal demikian juga bisa kita lihat dalam kusutnya permasalahan masyarakat adat yang ada di Indonesia, kekacauan pengaturan, ketidakadilan perlakuan, ketiadaan pengakuan apalagi perlindungan dan masih jauhnya konsep keberpihakan Negara kepada kaum rentan ini melahirkan berbagai masalah turunan seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk, frustasi sosial, rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, tingkat urbanisasi yang tinggi, kesemerawutan, berkurangnya tenaga kerja produktif di pedesaan, semakin tingginya ketergantungan pada bahan pangan impor, dan menurunnya daya saing serta ketahanan pangan nasional. Akar dari semua persoalan diatas terletak pada ketidakberpihakan politik hukum & kebijakan Negara atas masyarakat adat yang diperparah dengan tidak berdirinya kebijakan-kebijakan tersebut diatas pondasi dasar yang kuat Pancasila dalam bingkai kokoh Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai saat ini 76 tahun Republik ini merdeka tetap saja ketiadaan kejelasan pengakuan dan legitimasi bagi masyarakat adat di negeri ini.

Yang nampak terjadi politik pembangunan dan perekonomian kita terjebak dalam perangkap globalisasi yang digerakkan oleh kapitalisme global. Nilai-nilai dasar (fundamental values) ideologi negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 seperti moral, kedilan, kesetaraan, hak-hak asasi, kemanusian, dan kesejahteraan tidak lagi menjadi fondasi, spirit, panduan dasar kita membangun Negara Bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya menjadi warisan sejarah yang sudah kehilangan makna sehingga kian terbenam didasar peti, di rak-rak buku, di laci-laci lemari, dan akibatnya, Negara Kesejahteraan (Walfare State) yang menjadi cita-cita kemerdekaan dan tujuan keberdirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagaikan jauh panggang dari api (Benhard Limbong, 2014:ii).

Sementara kita ketahui persis cukup banyak kearifan lokal dan kearifan lingkungan dari masyarakat adat yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan dan penopang dari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara akan tetapi karena selalu saja pembangunan dan perekonomian negara dilihat dari kacamata dan selera elit penguasa dan masyarakat kota potensi-potensi pengurai masalah yang hanya ditemukan dalam masyarakat adat itu harus terkooptasi. Sebagai contoh misalnya mari kita ambil kebijaksanaan bertindak dalam konteks penyelesaian masalah saat terjadinya pembunuhan dalam masyarakat adat “Dayak Maanyan” yang ada di Kalimantan Tengah, yakni dimana telah terjadi pembunuhan (baca: Matei Sabil Daya Ulun) dulunya penyelesaiannya yang dilakukan adalah dengan ritual “Bali Matei” yang mana ini juga ditambah dengan ritual “Bali welum” dan juga dilanjutkan dengan proses “Ijame, Miaya, Ngadatun, dan sampai pada proses pembuatan surat pernyataan tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada tuntutan lainnya lagi dari pihak manapun, yang mana kebijaksanaan pengetahuan dan keputusan yang tergambar dari salah satu tahapan dalam penyelesaian masalah berbasiskan pengetahuan dan kearifan masyarakat Dayak Maanyan tersebut sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL dimana salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.Selanjutnya tentru ada pertanyaan apa korelasi logis antara apa yang penulis sampaikan contoh penyelesaian masalah berbasiskan kebijaksanaan masyarakat adat, data dan fakta menunjukan menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan hingga saat ini total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di rutan dan lapas di Indonesia sebanyak 270.386 orang, sementara kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya mampu menampung 131.931 orang, yang menyebabkan bukan hanya kelebihan kapasitas dalam penjara atau rumah tahanan melainkan adanya pembengkakkan dana untuk pengelolaan rumah tahanan tersebut dari uang negara, dan hari ini banyak mengemukakan bahwa solusi atas masalah tersebut yakni restorative justice (istilah yang awalnya ada di negara penganut system hukum anglo saxon), sementara andai ada keberpihakan negara pada masyarakat adat bukankah system ini sudah ada dan sangat dikenal dalam masyarakat adat suku Dayak Maanyan dan tentu ada banyak lagi system-sistem nilai yang mmerupakan kekayaan masyarakat adat dan sangat berguna dalam penguraian kusutnya penyelenggaraan negara hari-hari ini.

Terakhir, mengutip apa yang disampaikan oleh (Sukirno, Catatan yg disampaikan saat kunjungan Komisi II DPR RI ke Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Agustus 2013), Kriteria pengakuan masyarakat hukum adat dengan syarat, dilihat dari sudut pandang manapun, baik teknik perundang-undangan, Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam pembentukan hukum, hak asasi manusia (HAM), realitas lapangan, pendapat ahli, serta instrumen hukum nasional maupun internasional, maka pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya dengan persyaratan tertentu adalah tidak urgen, bahkan akan menghambat tercapainya salah satu tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum (termasuk masyarakat hukum adat) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai contoh terhambatnya tujuan negara tersebut tergambarkan dengan penyelesaian masalah berbasis masyarakat adat Dayak Maanyan tadi, dan kearifan-kearifan masyarakat adat lainnya tentu banyak yang belum terungkap yang sesungguhnya bisa dijadikan strategi pembangunan nasional, akan tetapi tentunya kesemuan pengetahuan, kearifan dan kebijaksanaan pengelolaan kehidupan bersama dalam masyarakat adat tersebut mustahil bisa berkembang jika untuk pengakuan dari negara saja dalam bentuk legitimasi aturan Nasional pun nihil sampai saat ini, dan masih begitu bertingkatnya aturan dan regulasi jikapun hendak melakukan legitimasi atas wilayah kelola masyarakat adat, dan jauh lebih penting dari itu sebagaimana yang sudah penulis panjang lebar jabarkan di atas pengakuan akan masyarakat adat adalah modal sosial besar bagi bangsa ini guna keberlanjutan pencapaian dan tujuan kita berbangsa dan bernegara, jika memang benar kita masih bangsa Indonesia dengan tujuan sebagaimana yang dititipkan oleh para founding fathernegara ini. Sekian & terimakasih.

 

 

 

 

*Penulis adalah Pegiat Sosial Masyarakat Adat & Desa pada Yayasan Borneo Institute Kalimantan Tengah, sekaligus Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 

 

NASIB SDA PASCA PILKADA

 

Oleh : Destano Anugrahnu

 

Kita akan berangkat dari sebuah adagium lama yang cukup sering dikenal pada hubungan sosial masyarakat Indonesia, yakni “Tidak akan ada pesta yang tidak berakhir”, mungkin adagium yang sama bisa kita jadikan analogi dengan pesta demokrasi yang diakhir tahun lalu telah kita laksanakan, meski secara final dan mengikat tentu masih ada tindak lanjut dan upaya yang ditempuh oleh mereka yang terlibat dalam kontestasi pilkada serentak pada 9 desember 2020 yang lalu, yah memang ada proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu jalan yang akan ditempuh bagi mereka yang pada tahapan awal telah dinyatakan belum cukup suara sebagai pemegang amanat masyarakat, atau bisa pula menempuh jalan melakukan gugatan kepada Bawaslu, atau melakukan laporan kepada DKPP dan lain sebagainya.

Akan tetapi pertanyaan lanjutan pasca kontestasi ini adalah bagaimana kabar atau nasib dari kekayaan Sumber Daya Alam setiap daerah itu sendiri selanjutnya? Karena tentunya bukan rahasia umum lagi jika seringkali yang menjadi donator atau cukong atau pemodal dibelakang para kandidat kepala daerah adalah mereka yang memiliki kepentingan untuk melakukan kegiatan usaha dan bisnisnya yang acapkali tidak ramah lingkungan dan menjadi penyumbang utama kerusakan ekologi didaerah itu sendiri, yah karena tentunya “tidak ada makan siang gratis dimeja politik”, sehingga kompensasi dari bantuan modal atau logistik pilkada adalah ijin usaha yang bodong dan atau premature, memang demikian juga menjadi catatan kelam dalam kontestasi demokrasi dinegeri ini, dimana biaya politik yang mahal masih menjadi instrumen yang menyandra kaum yang berintegritas dan memiliki kemampuan dalam memimpin suatu daerah akhirnya terjegal diproses awal.    

Selanjutnya pula sudah saatnya merubah paradigma pembangunan yang dilakukan secara spartan terutama yang terjadi di negara berkembang khususnya daerah-daerah non metropolitan untuk bisa memiliki wawasan baru atau mengubah cara pandang kepala daerahnya mengenai lingkungan. Seringkali mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung & daya tampung, seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan cost benefit ratio tanpa memperhitungkan sosial cost dan ecologi cost. Mayoritas penguasa dan pengusaha hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (res nullius) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup. Memperlakukan lingkungan hidup dengan prinsip res nullius merupakan upaya tidak langsung dalam mempercepat terjadinya ketidakseimbangan hidup dan kehidupan dimuka bumi, yang jelas akan bermuara pada kelahiran dan terjadinya bencana yang luar biasa dan memakan korban harta benda bahkan sampai pada sebuah peradaban kemanusiaan itu sendiri.

Relasi antar manusia dan lingkungan membentuk system tersendiri yang kita istilahkan dengan ekosistem. Hubungan ini berjalan dengan prinsip harmoni keseimbangan, di mana terganggunya keseimbangan ini akan membawa dampak terhadap keseimbangan ekosistem. Manusia sebagai aktor aktif dalam menjaga keseimbangan ini telah dibekali oleh “nalar-logis”dan “Nurani-rasa” yang terakumulasi menjadi kearifan lingkungan (ecological wisdom). Sayangnya, potensi kearifan lingkungan ini terkooptasi berbagai kepentingan politik dan ekonomi.

kepemimpinan daerah yang hanya membangun daerahnya dengan mengandalkan potensi SDAnya sudah bisa dipastikan akan mengalami ketertinggalan dibanding daerah-daerah yang lain, kedua sekarang masa dimana hanya kepala daerah yang melihat pentingnya pendidikan kaum mudanya dan pengembangan SDM daerahnya dan mampu menemukan inovasi untuk membidani lahirnya pekerjaan yang tidak hanya bergantung pada kekayaan SDAnya yang unggul, kemudian penggunaan metode memimpin yang masih terjebak dalam system ortodok akan hanya memfasilitasi dengan tidak langsung kehadiran bencana dan musibah didaerahnya, kecuali pemimpin tersebut juga berpikir dari alokasi bantuan sosial untuk bencana alam atau musibah besar menjadi lahan basah penghasilannya dan koleganya.  

Terakhir pembangunan dan peningkatan ekonomi dengan mendewakan ekspansi, invenstasi, & eksploitasi SDA yang tidak ramah lingkungan adalah jembatan dan bom waktu yang dipersiapkan untuk konflik structural besar dan berkelanjutan antara masyarakat baik itu berhadapan dengan korporasi maupun Pemerintah itu sendiri.

 

 

 

*Penulis adalah Pegiat Sosial Yayasan Borneo Institute & Mahasiswa Pascasarjana Magister ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat

MONEY POLITIK DIKUBANGAN KEMISKINAN

 Oleh : Destano Anugrahnu

 

 

Selalu saja topik pembahasan kontestasi dalam pesta demokrasi adalah isu yang tak pernah basi dan menemukan ujung saat dibicarakan, memang demikianlah ciri ataupun corak dari sebuah Negara yang mengyakini bahwa untuk mencapai tujuan dan mimpi dari berbangsa dan bernegara, dengan jalan pilihan demokrasi, maka budaya berdebat dan berdiskusi pun menjadi salah satu penandanya. Perbincangan tentang kualitas, kapasitas, integritas ataupun bahkan isi tasmenjadi lingkaran yang tak pernah bisa jauh dari materi pembicaraan tersebut, karena konon mengutip beberapa pendapat masyarakat sipil diwarung kopi yang ada di tingkat akar rumput “visi dan misi tanpa RP (baca;Rupiah)” adalah kemustahilan semata. Pesta demokrasi khususnya pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak pada 9 desember nanti, gelaran pesta ditengah wabah pandemi yang amat menakutkan, tentunya sebuah perjudian besar yang jika tidak memperhitungkan dampak & strategi pencegahannya akan justru membuat sia-sia sematalah semua himbauan, aturan dan pembiayaan yang telah dikeluarkan, akan tetapi nampaknya keputusan demikian adalah yang terbaik karena telah ditetapkan dalam sebuah aturan.

Namun pada tulisan kali ini kita tidak akan membahas terkait kontestasi pada saat wabah pandemi, kita akan kembali menyikap tabir terkait dengan money politik. Berbicara tentang money politik memang bukanlah sebuah topik atau cerita baru, malainkan sebuah rayap yang telah membelokan hakekat dari proses dan tujuan berdemokrasi itu sendiri. Tentunya tidak kurang para penyelenggara pemilu ataupun apparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi dan edukasi bagaimana buruknya dampak dari money politik itu sendiri, akan tetapi kenapa tetap saja tidak mampu berdaya ubah untuk memperbaiki proses dan pelaksanaan dari demokrasi Itu sendiri? karena logika sederhananya bagaimana mungkin pesta demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang memiliki naluri dalam menjawab setiap kerinduan warga masyarakatnya dan mengurai sekaligus menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi jika sadari proses awal saja para calon pemimpin ini sudah tersandra dengan mahalnya mahar atau cost dalam menjalankan dan menggerakkan roda demokrasi yang jujur dan adil, belum lagi jika kita membicarakan money politik pada saat hari H pelaksanaan pesta demokrasi itu sendiri, biaya mobilisasi pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), biaya saksi, tim bayangan, biaya pembelian suara untuk mengaburkan dan membelakangi akal sehat (akrab dikenal serangan fajar), dan masih banyak lagi pembiayaan yang tak tersebutkan dengan kata dan kalimat tentunya. Lantas muncullah sebuah pertanyaan besar bagi kita bersama, siapa yang salah? Atau dimana yang salah? Hipotesa yang coba penulis kemukan disini yakni pertama, system demokrasi kita masih memberikan ruang besar bagi kemungkinan dan keharusan adanya politik uang itu sendiri, kedua partai politik yang ada di Negeri ini sebagai bagian dari pilar-pilar demokrasi kita justru menjadi produsen dari terbidaninya kejahatan-kejahatan demokrasi itu sendiri, ditambah lagi dengan sangat miskinnya kader partai politik yang berani menerobos metode lama dalam demokrasi ini dan juga membawa sebuah gagasan atau konsep besar untuk pengejewantahan dari daulat rakyat itu sendiri, sebagaimana ius constituendum dari demokrasi itu sendiri.

Terakhir, pada kontestasi pemilihan kepala daerah ditahun ini nampaknya strategi money politik akan tetap menjadi momok menakutkan dan senjata pamungkas perebutan atau mempertahankan kekuasaan, karena tentunya masyarakat di akar rumput tidak bisa disalahkan sepenuhnya, ditengah kebuntuan politik sebagai alat pendistribusian kesejahteraan dan keadilan, dan masih banyaknya keberadaan masyarakat pada lingkaran kubangan kemiskinan, mereka berada pada situasi dan keadaan yang tak banyak pilihan, menjadi bagian dari money politik itu sendiri atau mengedepankan akal sehat dan logika dengan konsekuensi membusuk karena tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Demikianlah kemiskinan selalu saja membawa dan menyeret kita selain pada penderitaan dan kesengsaraan melainkan juga kemiskinan didalam pilihan itu sendiri. Sudah saatnya reformasi demokrasi sesungguhnya dimulai dari system dan dasar hukum, lembaga pelaksana dan aturan mainnya di bereskan, akan tetapi masih mungkinkah kita berharap sementara kita tahu aturan main dan hukum itu sendiri merupakan hasil kesepakatan dan permufakatan politik atau para politisi yang masih dengan logika dan paradigma yang pantas kita curigai mengalami kesesatan. Sekian & Terimakasih.

 

 

 

 

 

 

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat      

PERPPU AGAR TAK CILAKA

Oleh : Destano Anugrahnu

 

 

Teriakan dari toa dan pengeras suara dimana-mana, spanduk dengan berbagai kata, kalimat dan tulisan yang berisi penolakan dan kecaman ataupun kalimat-kalimat sarkas pun tak terhitung jumlahnya, apparat penegak hukum dengan tameng, gegada ataupun rotan yang sedang berjaga nampak akrab akhir-akhir ini, mobil penegak hukum yang biasanya memuat cairan gas air mata menderu mengelilingi kota keluar dari sarangnya, dan sesekali dengan ganasnya memuntah cairannya guna membubarkan massa yang nampak mulai tak kondusif lagi dalam menyampaikan orasi-orasinya, yang seringkali pula dipicu oleh provokator yang tak jelas dari mana datangnya, yang nampak sudah terencana untuk membenturkan apparat dan massa yang sama-sama sedang terpanggang dibawah terik matahari. Pemandangan yang demikian pada beberapa minggu terakhir memang akrab kita saksikan di televisi ataupun di media-media sosial, demonstrasi yang nampak serentak tersebut merupakan hilir dari penolakan kaum buruh dan serikat-serikatnya, tani, mahasiswa, aktivis lingkungan, kaum miskin kota dan banyak elemen lainnya nampak tumpah ruah turun kejalan pasca ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sering disebutkan dengan Rancangan Undang-Undang Cilaka, penolakan pada beberapa minggu terakhir ini dibulan oktober sebanarnya merupakan akumulasi dari penolakan yang dilakukan jauh-jauh hari yang tidak mendapatkan perhatian dan ruang dialog bagi massa tersebut.

   Sejak wacana akan digodoknya RUU Cilaka ini sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk nantinya bisa dibahas dan ditetapkan bersama legislatif Republik ini telah menuai konflik dan penolakan dari berbagai elemen di Negeri ini, dimana secara system hukum umumnya istilah Omnibuslaw digunakan oleh negara-negara dengan system hukum anglo saxon, sementara Indonesia sendiri sebagai penganut system hukum Eropa Kontinental bukanlah sesuatu yang akrab dan lazim sebenarnya, selanjutnya Pemerintah & legislatif nampaknya tak bergeming dan terus menggenjot proses pembuatan dan penetapan regulasi tersebut, tidak pernah dibuka secara transparan tahapan yang dilakukan, dimulai dari siapa pihak yang menjadi tim dari penyusun RUU ini, selanjutnya tidak pernah di publish secara utuh berkaitan naskah akademik, kapan pelaksanaan uji public dan yang sangat membuat kebingungan seluruh masyarakat Indonesia hari ini adalah dengan beredarnya dua jenis draf dari regulasi ini, yakni dimana ada draf RUU ini yang berisi 905 halaman dan ada lagi draf terkait RUU yang sama yang berisi 1028 lembar, sampai pada proses terakhir yakni penetapan oleh DPR RI dan Pemerintah atas RUU ini menjadi Undang-Undang tidak ada kejelasan yang bisa menjadi pedoman dan petunjuk bagi masyarakat dari berbagai lapisan regulasi dengan jumlah halaman yang mana yang sebenarnya yang ditetapkan dalam rapat paripurna terakhir tersebut, beberapa akun-akun resmi Pemerintah dan DPR RI juga tidak berupaya untuk menjelaskan guna memberi kepastian, justru yang ada nampak kebingungan, keresahan dan ketidakpastian tersebut dipelihara dan dibiarkan terus mengalir guna menundukan penolakan & ketidaksetujuan public, karena dalil dan dalih yang akhirnya di munculkan untuk mematahkan penolakan-penolakan tersebut adalah hanya mereka yang ingin menggoyangkan pemerintah yang sah & kelompok-kelompok yang ingin mengganggu system pemerintahan dan bagian dari kelompok pengacau yang melakukan penolakan karena draf tersebut belum final masih terus diperbaiki, sehingga tentu menjadi pertanyaan khalayak ramai Rancangan Undang-Undang yang mana yang bisa ditetapkan akan tetapi masih diperbaiki tersebut, yang artinya kita tidak perlu beralih masuk dan mengupas dari 79 Undang-Undang yang direvisi dalam Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw ini sendiri karena sadari awal proses legislasi ini cacat proses & prosedural.

Sehingga sekarang saat massa sudah turun kejalan untuk mencari kejelasan dan berupaya menemukan jawaban atas apa yang menjadi kebingungan & keresahan mereka merupakan bagian yang tidak bisa dilihat dan dipandang terpisahkan dari tiadanya itikad baik Negara sejak sadari awal untuk memberikan jawaban dan kejelasan itu sendiri, tentunya terhadap setiap amuk massa yang berujung pada kerusakan fasilitas umum & jatuhnya korban kita semua sesalkan, akan tetapi sekali lagi jika negara serius dalam memenuhi unsur filososfis, Yurisdis dan sosiologis dari dasar pembentukan regulasi itu sendiri maka takan terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak seperti saat-saat ini, yang terjadi sekarang nampak negara melewati alat-alat kekuasaan justru membuat strategi baru dimana mulai menjamur penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwajib dengan dalih penyebaran berita hoax, sementara kita tahu negara saja sampai saat ini tidak pernah memberi penegasan draf yang mana sebenarnya yang ditetapkan. Kemudian para pembantu presiden saat ini terus gencar mengatakan jika ada penolakan dan ketidakpuasan dari pihak-pihak diluar sana silahkan saja menempuh jalur konstitusional yakni melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, sementara mungkin mereka lupa atau sengaja melupakan jika sebelumnya Pemerintahan negara ini telah melakukan revisi pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, yang mana dalam salah satu pasal krusial dan menentukannya yakni pasal 59 ayat 2 dari Undang-Undang sebelumnya yang mengatakan “Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan” telah dihapus dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang baru ini, yang artinya secara tidak langsung gugatan ke Mahkamah Konstitusi tidak akan berdampak dan berdaya ubah apa-apa, sehingga pilihan bagi mereka yang melakukan penolakan dan menuding ada pengkhinatan atas rakyat dan konstitusi tiada lagi selain tumpah ruah ke jalanan.

Terakhir, oleh demikianlah pada saat ini penulis merasa tiada jalan lain selain pemerintah menerbitkan Perppu atas Omnibuslaw ini sendiri, karena semakin negara mensiasati untuk pembungkaman & penggembosan kemarahan massa ini akan semakin berpotensi disintegrasi terjadi, semakin banyak potensi kerusakan fasilitas umum & korban yang akan berjatuhan, sejarah bangsa ini pada masa lalu seharusnya mampu mendewasakan penyelenggara negara ini dalam mengambil kebijakan saat ini, pada era 2014 saat dilakukan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan dikembalikannya proses pemilihan kepada DPRD, penolakan dan amuk massa serupa juga terjadi, dan Perppu kala itu pun dikeluarkan dan situasi kondisi kembali seperti sediakala. Tentunya penerbitan Perppu bukanlah suatu aib bagi Pemerintah karena ruang itu tersedia dalam system ketatanegaraan kita, semoga pilihan rasional tersebut bisa dipandang jalan keluar memulihkan rangkain peristiwa yang terjadi sekarang ini. Sekian & terimakasih. 

 

 

 

 

*Penulis adalah Pegiat Sosial Masyarakat Adat & desa di Kalteng (juga Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat)  

PEREBUTAN KURSI DITENGAH PANDEMI

 Oleh : Destano Anugrahnu

 

 

Dentuman genderang peperangan para calon kepala daerah yang akan bertarung pada 9 desember 2020 nanti sudah nyaring berbunyi, para relawan dan tim sukses pun terus menawarakan, mempromosikan dan berdagang retorika yang mereka bungkus kedalam berbagai program guna meyakinkan para konstituen yang ada diseluruh negeri. Memang demikianlah pertanda setiap kali akan berlangsungnya konstestasi pada negara demokrasi khususnya pada ibu pertiwi ini, kelompok-kelompok masyarakat akan terkotakkan dalam berbagai tim pendukung para kandidat yang akan bertarung, meski demikian tidak jarang pula memicu perdebatan panas karena saling koreksi ataupun kritisi masing-masing figur kandidat, baik dalam konteks program yang ditawarkan ataupun kapasitas, integritas, akuntabiitas yang bersangkutan sebagai individu atau calon pemimpin daerah dan wilayahnya.

Akan tetapi pada tahun 2020 ini ada suatu pemandangan yang menarik dan mengajak banyak orang untuk berpikir, karena pada tahun ini sendiri seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilanda sebuah wabah pandemi covid-19 yang memaksa setiap orang untuk harus mengikuti dan taat akan protokol Kesehatan yang terus disuarakan pemerintah khususnya mereka yang bekerja pada sektor Kesehatan, karena tentu seperti yang sudah kita ketahui selama ini wabah pandemi covid-19 memaksa setiap orang untuk saling menjaga jarak, dan menghindari adanya kerumunan yang rawan akan mejadi klaster baru wabah penyakit yang tak kasat mata ini, negara sudah mengucurkan dana yang tidak sedikit, beberapa program kerja yang seharusnya strategis pun dipaksa untuk dirasionalisasikan dan dihapus guna menyokong pembiayaan terkait pencegahan dan penanggulangan dari pandemi ini, secara ekonomi pula banyak sektor yang mengalami kebangkrutan terdampak dari wabah pandemi ini, banyak para pekerja yang harus kehilangan mata pencahariaannya dan masih banyak lagi tentunya akibat dari gilanya wabah ini.

Sebuah kebijakan yang penuh nuansa pertaruhan telah diambil dan mengundang banyak tanya pihak-pihak yang ikut memperhatikan arah demokrasi hari ini karena pada 21 september 2020, DPR RI (khususnya bagian komisi II) dan Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dan lembaga penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dan pihak terkait seperti TNI & Polri juga sudah bersepakat untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 desember 2020 nanti, sehingga nampak yang terjadi adalah ketidakkonsistenan Negara (dalam hal ini Eksekutif & Legislatif) kita dalam membuat dan menentukan arah sebuah program kebijakan dalam dunia demokrasi negeri ini, dimana saat ini wabah pandemi terus meningkat tajam serta mengalami lonjakan yang tinggi dan juga dimana beberapa daerah seperti DKI Jakarta telah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menandakan belum ditemukan strategi dan konsep untuk menurunkan resiko penularan pandemi ini sendiri, dan pada sisi yang lain para elit negeri dan raja-raja kecil di daerah ini tetap saja bersikukuh untuk tetap terus melanjutkan perebutan tampuk-tampuk kekuasaan. Tindakan dan kebijakan yang diambil ini pun nampak inkonstitusional dengan amanat dari pasal 28H  ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatakan  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” dan secara regulasi pula dalam Undang-Undang nomor  6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penundaan atas pelaksanaan pilkada serentak pada bulan desember tahun 2020 nanti, karena tentunya terlalu mahal jika nyawa semua masyarakat negeri ini menjadi pertaruhan atas gelapnya mata para elit dalam memperebutkan kekuasaan.  

Terakhir, semua pihak telah kehabisan daya dan upaya dalam membantu himbauan dan kampanye dari penyelenggara negara dalam memutusrantaikan wabah pandemi ini, semua orang dipaksa melakukan adaptasi yang radikal dan menerima konsekuensi dari adaptasi tersebut, dan secara finansial negara kita telah banyak mengucurkan anggaran guna bisa tetap hidup sehat dan bahkan penuh harap bisa hidup normal sediakala dilingkungannya seperti semula, dan bahkan rela mengorban beberapa program aspirasinya demi mendukung pemerintah dan negara dalam penuntasan wabah pandemi ini, akan tetapi perihal perebutan kekuasaan negara justru mempertontonkan bahwa mempertaruhkan Kesehatan & keselamatan rakyat demi kepentingan elit & koleganya membuat sebuah luka yang mendalam bagi hati rakyat. Protokol Kesehatan yang tetap dilandasi sebagai acuan argumen dalam pelaksanaan pilkada tahun ini pun secara nyata di ingkari oleh para pemburu kekuasaan, hal tersebut nyata terjadi kala pendaftaran bakal calon menuju kantor KPU hampir diseluruh negeri, mobilisasi massa tetap tak terhindarkan & bukti nyata pengabaian protokol Kesehatan tersebut kembali berlanjut kala deklarasi bakal calon diseluruh wilayah negeri ini, dan yang amat memilukan apparat penegak hukum juga nampak tak berdaya dalam menonton realita dan fakta tersebut, saat ini pula mengacu pada beberapa pemberitaan terakhir dimana ketua KPU RI sudah terpapar virus corona ini sendiri, yang mengisyaratkan bahwa orang yang seharusnya sangat paham dan tuntas mengerti terkait protokol Kesehatan tidak mampu pula memberikan keteladanan dalam membendung dan mencegah terkontaminasi penyakit ini, sehingga sudah sangat jelas tidak ada lagi dalil dan dalih yang rasional disampaikan kepada public selain menunda pelaksanaan pilkada ditahun ini, karena jika tetap dipaksakan sudah hampir dipastikan klaster pilkada akan menjadi momok yang menakutkan, dan semacam sebuah penghinaan atas kerja keras dan perjuangan para tenaga medis kita yang sudah amat keletihan dan rela kehilangan banyak waktu berkumpul bersama keluarganya sekaligus bagi mereka yang telah gugur demi menyelamatkan banyak nyawa dinegeri ini, jika semula alasan Kesehatan dibenturkan dengan ekonomi kita mungkin masih terima, karena krisis atau resesi ekonomi bahkan depresi ekonomi jelas akan mengguncang disintegritas negara, tetapi pertaruhan Kesehatan dan keselamatan rakyat dengan pelaksanaan kontestasi perebutan kekuasaan merupakan sebuah tontonan bagimana nafsu dan syahwat kekuasaan mematikan akal sehat dan kemanusiaan yang akhrinya bermuara pada penumbalan rakyat di tempat pemungutan suara, semoga para pemburu kekuasaan dan elit negeri ini segera menemui keinsafan. Sekian & terimakasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Penulis adalah Pemuda Pegiat Sosial Desa & Masyarakat Adat        

 

BUAH SIMALAKAMA PERDA PKL KALTENG

 

Oleh : Destano Anugrahnu 

 

 

Setelah sekian lama menanti dalam perenungan panjang yang nampak seakan tak berujung dibiarkan dalam ruang abu-abu yang juga nampak seakan penganaktirian dari negara ini, masyarakat adat suku Dayak di Kalimantan Tengah mendapat hembusan angin segar yang sangat menggembirakan, mungkin kabar tersebut nampak dikemas layaknya sebuah kado pada masa perayaan 75 tahun peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia, setelah bertahun-tahun masyarakat adat suku Dayak layaknya penjahat yang terus diburu dan dikejar bahkan dikriminalisasikan oleh apparat penegak hukum saat melakukan system pertanian dengan berbasis pada kearifan local mereka dengan dalil dan dalih menjaga keamanan dan ketertiban negeri ini dari ancaman bencana kabut asap yang tentunya berpotensi melumpuhkan perekonomian, mengancam kesehatan dan aktivitas seluruh negeri ini, yang pada sisi lainnya tidak mempertimbangkan dan menghitung nasib masyarakat adat suku Dayak itu sendiri, mereka dipaksa harus bisa beradaptasi dengan aturan dan paksaan negara tersebut dengan regulasi tanpa luputnya pula dari intervensi bahkan intimidasi dari para penjaga keamanan negeri ini, sungguh peristiwa yang amat pilu dikenang.

Pada tahun 2020 selain wabah pandemi covid-19 yang semakin mengganas seakan hanya memberi pilihan semua akan kembali pada proses seleksi alam yang artinya memaksa masyarakat adat suku Dayak pada posisi yang semakin tidak menguntungkan, ditetapkanlah atau dilahirkannyalah sebuah regulasi yang jika sekilas dilihat merupakan setetes air segar yang akan mampu sedikit mengurangi dahaga penganakatirian negeri pada masyarakat adat suku Dayak. Regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (PKL), yang mana dalam salah satu pasalnya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam menjalankan kembali system pertanian berbasis kearifan lokalnya guna tetap terus menjaga asa untuk mewujudkan kemandirian pangan ditanah Dayak, karena sejak dahulu Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang pekerja keras dan anak alam yang tidak tergantung pada bantuan program “raskin (beras orang miskin atau sekarang diperhalus katanya menjadi rastra (beras sejahtera).

Pasca dikeluarkannya Perda 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ini benarkah sudah dikembalikan atau dipulihkan secara utuh hak-hak masyarakat Dayak dalam pelaksanaan system pertaniannya? Jika kita buka, baca dan tafsirkan pasal per ayat sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam perda ini nampak ada beberapa hal yang wajib kita pertanyakan, meski bisa saja tentu pemerintahan Kalimantan Tengah, khususnya bagian eksekutif berdalih bahwa beberapa catatan yang akan kita urai dibawah ini belum sepenuhnya pantas dipertanyakan mengingat aturan turunan dari perda ini belum ditetapkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah dalam hal ini kepala daerah didalam bentuk Peraturan Gubernur, akan tetapi umumnya aturan turunan tentu tidak akan banyak mengubah beberapa poin strategis dan substansial pada perda itu sendiri.

Adapun beberapa hal yang nampak tidak berlebihan untuk sama-sama kita pertanyakan yakni, pertama berkaitan pasal 1 ayat 6 dari perda 1 tahun 2020 tentang PKL ini adalah definisi & terminologi dari Masyarakat adat itu sendiri, karena mengingat sampai pada saat ini untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Kalimantan Tengah belum pernah ditetapkan dalam peraturan daerah, sehingga apakah posisi hukum dari masyarakat adat itu sendiri sudah bisa diterima dan cukup terakomodasi dengan pasal 1 ayat 6 tersebut? Kedua yang nampak wajib kita pertanyakan adalah berkaitan pasal 5 ayat 2 pada bagian penjelasan yang memuat kata pembakaran lahan dimungkinkan atau dikecualikan dihukum dengan beberapa kategori seperti, pengendalian kebakaran lahan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, yang menjadi menarik untuk kita kupas bagian ini yakni apakah ini tidak berpeluang menjadi celah yang akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti korporasi perkebunan atau kegiatan usaha besar yang bukan berdasarkan pada kebiasaan kearifan local system pertanian masyarakat adat, yang ujungnya akan mendorong kembali terulang kriminalitas pada masyarakat adat suku Dayak. Ketiga pada tanggal 1 juli sampai pada 28 september 2020 Gubernur Kalimantan Tengah telah mengumumkan jika provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dalam status siaga bencana kebakaran, yang mana jika mengacu perda 1 tahun 2020 pada pasal 5 ayat  5 maka pengecualian pembakaran atau pembukaan lahan pertanian masyarakat adat dengan system bakar juga akan dilarang dan dianggap sebuah kejahatan, sudahkah ini disosialisasikan secara masif oleh pemerintah daerah melewati berbagai organisasi perangkat daerahnya? Dan apakah ini tidak tergolong sebagai suatu keberlakuan surut dari sebuah peraturan perundang-undangan yang dilarang jika mengacu pada asas non-retroaktif didalam hukum? Keempat, apakah pemerintah daerah telah menghitung akan ketersediaan  sumber Daya Manusia di tingkat desa atau kecamatan yang mampu mengkomunikasikan pada masyarakat adat suku Dayak tentang tidak berlakunya aturan ini pada lahan gambut? Karena banyak ditemui penulis pada tingkat akar rumput masyarakat juga tidak tahu persis dimana lahan-lahan kelola mereka yang nyatanya berada dalam kawasan gambut, karena bukankah pada lahan gambut sendiri ada terdiri dari beberapa kategori, seperti gambut yang tipis, sedang dan dengan ketebalan yang dalam, kenapa hal ini penting pula karena bisa saja tanpa kejelasan yang mencapai kesatuan pemahaman yang tuntas maka perda ini membawa kerusakan ekologi yang tidak terkira ujungnya dan kembali lagi bisa saja dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkambing hitamkan masyarakat adat suku Dayak untuk menjadi pelaku utama dari bencana kebakaran, yang mana pada fakta sesungguhnya karena kekaburan norma dari perda ini sendiri.

Terakhir, ragulasi ini bisa saja menjadi anugrah bagi kembalinya kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat adat akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula menjadi musibah bagi masyarakat Dayak, pemerintah daerah juga harus sesegera mungkin membangun komunikasi atau membuat sebuah nota kesepahaman dengan apparat penegak hukum agar niatan yang patut kita anggap baik ini tidaklah lebih dari macan kertas belaka, karena kita tahu persis, jika apparat penegak hukum tidak mencapai ketuntasan titik berangkat pemahaman atas regulasi ini bisa saja peristiwa pembukaan system pertanian masyarakat adat suku Dayak ditafsirkan dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan & pengelolaan Lingkungan hidup, bahkan KUHPidana yang membuat tersudutnya aktivitas masyarakat adat suku Dayak nantinya, karena kita tahu kadang hukum berada dalam pertarungan ruang hampa tafsir para pelakunya, dan juga kita tahu pada tahun 2020 ini akan memasuki pada tahun politik di Kalimantan Tengah, semoga saja perda ini tidak menjadi komoditi jualan untuk menaklukan kewarasan masyarakat adat suku Dayak, karena pada fakta dan sisi yang lain bisa saja perda ini hanya merupakan macan kertas atau pembangunan citra keberpihakan para elit politik yang sesungguhnya tidak berdaya ubah sama sekali bagi kehidupan dan penghidupan  masyarakat adat suku Dayak. Sekian & Terimakasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Penulis adalah Pemuda Pegiat Sosial Desa & Masyarakat Adat Kalimantan Tengah